Payung Hukum & Kepastian Hukum

Regulasi & Dasar Hukum Pertanahan

Landasan perundang-undangan Republik Indonesia yang mendasari tertib administrasi pertanahan, hak atas tanah, dan pengelolaan aset desa.

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Merupakan fondasi utama hukum agraria nasional di Indonesia yang menghapus sistem dualisme hukum tanah kolonial dan menetapkan fungsi sosial atas seluruh hak atas tanah di wilayah kedaulatan NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024)

Mengatur kewenangan desa termasuk dalam pengelolaan aset dan tanah kas desa, tanah bengkok, serta penataan tata ruang desa secara mandiri dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Menjadi dasar hukum kewajiban perlindungan informasi privat warga (seperti penyamaran NIK, nomor kontak, dan riwayat finansial) dalam seluruh sistem informasi publik desa.

Peraturan Pemerintah & Kementerian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Mengatur prosedur pendaftaran tanah secara sporadik maupun sistematik, pengukuran fisik bidang, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Petunjuk teknis inventarisasi, sertifikasi, pengamanan yuridis, serta larangan pelepasan hak atas tanah kas desa tanpa persetujuan dan musyawarah desa.

Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pedoman percepatan sertifikasi tanah seluruh bidang di setiap wilayah desa secara terpadu tanpa terkecuali.