SISTEM INFORMASI PBB DESA KUMBANG

Layanan resmi pengecekan tagihan SPPT, transparansi realisasi penerimaan pajak per dusun, simulasi ketetapan, dan panduan pembayaran PBB-P2 secara mandiri, tepat waktu, dan bebas denda.

Cek Tagihan NOP Anda Tata Cara Bayar & QRIS Kalkulator PBB

CEK TAGIHAN PBB

Tahun 2026

Masukkan 18 Digit Nomor Objek Pajak (NOP)

* NOP tertera di lembar SPPT PBB bagian atas sebelah kiri.

Total SPPT

0

Wajib Pajak

0

Target Ketetapan

Rp 0

Realisasi Masuk

Rp 0

Sisa Piutang

Rp 0

Capaian Target

0%

Sebaran Spasial

Peta Objek Pajak PBB Desa

Buka Peta GIS

Sudah Lunas Sebagian Belum Bayar

Peta objek pajak terintegrasi SIM-PBB.

Realisasi PBB Per Dusun

Lihat Lengkap →

Belum ada data rekap dusun tersimpan.

Transparansi Rincian Realisasi →

Mudah, Cepat, Bebas Antre

Saluran Pembayaran Resmi PBB Desa

Pilih metode pembayaran yang paling dekat dan mudah bagi Anda tanpa biaya tersembunyi.

Petugas Kolektor Dusun

Bayar langsung kepada Kepala Dusun / Petugas Kolektor PBB Desa resmi dengan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sah berstempel.

Daftar Kolektor →

QRIS & Dompet Digital

Scan QRIS Pajak Daerah melalui GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja, atau mobile banking apapun secara instan dari ponsel Anda.

Petunjuk QRIS →

Bank Daerah & BUMN

Pembayaran melalui Teller Bank NTB Syariah, BRI, BNI, Mandiri, atau ATM & Mobile Banking dengan memasukkan kode bayar / 18 digit NOP.

Petunjuk Bank →

Indomaret, Alfamart & Pos

Cukup sebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) kepada kasir gerai Indomaret, Alfamart, atau loket Kantor Pos terdekat di kota Anda.

Petunjuk Kasir →

Pusat Informasi

Pertanyaan Seputar PBB-P2

Kapan batas akhir jatuh tempo pembayaran PBB setiap tahunnya?

Sesuai Peraturan Daerah, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 30 September pada tahun pajak berjalan. Keterlambatan setelah tanggal tersebut dapat dikenakan sanksi denda administrasi 1% per bulan.

Bagaimana jika nama di SPPT masih nama pemilik lama atau ada salah ukur luas?

Warga dapat mengajukan Permohonan Mutasi / Balik Nama SPPT atau Pembetulan SPPT ke Seksi Pemerintahan Desa dengan membawa fotokopi KTP, KK, Sertifikat/SKT baru, dan bukti lunas PBB tahun sebelumnya. Petugas desa akan memfasilitasi berkas ke Bapenda.

Apakah bukti pembayaran PBB dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah?

SPPT PBB bukan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan surat pemberitahuan besaran kewajiban pajak terutang atas objek bumi dan bangunan. Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah Sertifikat Tanah (SHM/HGB) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Butuh Bantuan Cek Tagihan atau Cetak Ulang SPPT?

Hubungi petugas kolektor pajak dusun Anda atau bendahara PBB desa.

Daftar Kolektor Dusun