Tata Kelola Pertanahan & Agraria Desa • UUPA No. 5 Tahun 1960
Desa Kumbang, Masbagik, Lombok Timur

Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Desa (SIM-TANAH)

PORTAL PERTANAHAN DESA KUMBANG

Pusat layanan informasi transparansi agraria, inventarisasi buku tanah desa, peta spasial batas kepemilikan, dan pengurusan administrasi hak tanah warga secara mudah, akurat, dan berkepastian hukum.

Rekapitulasi Agraria

Data Spasial Wilayah Terdaftar

Aktif • 2026

Total Bidang Terdata

0

Bidang terdaftar

Luas Wilayah

0,00 Ha

0 m²
Sudah Bersertifikat (SHM/HGB) 0 (0%)
Belum Sertifikat / Letter C: 0 Info PTSL →

Total Bidang

0

Luas Total

0,0 Ha

Sertifikat

0

Letter C / Girik

0

Rasio Sertifikasi

0%

Bebas Sengketa

Aman & Tertib

Geographic Information System

Peta Spasial Bidang Tanah Desa

Layar Penuh
Bersertifikat Belum Bersertifikat
Klik marker / poligon untuk melihat rincian bidang.

Sebaran Per Dusun

Belum ada data dusun tersimpan.
Eksplorasi Semua Wilayah →
Pelayanan Prima Masyarakat

Layanan Administrasi Pertanahan Desa

Pemerintah Desa melayani pengesahan dan penerbitan berkas alas hak tanah secara transparan, bebas pungli, dan sesuai regulasi perundang-undangan.

Surat Keterangan Tanah (SKT)

Penerbitan surat keterangan kepemilikan dan penguasaan tanah adat/girik/letter C untuk keperluan keabsahan administratif dan administrasi perbankan.

Waktu: 1-2 Hari Kerja Syarat & Alur →

Surat Pernyataan Fisik (Sporadik)

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara nyata dan beriktikad baik yang disaksikan dan diregister oleh Kepala Desa untuk pengajuan sertifikat BPN.

Waktu: 2-3 Hari Kerja Syarat & Alur →

Peralihan Hak (Jual Beli / Hibah / Waris)

Pencatatan mutasi kepemilikan tanah desa akibat jual beli di hadapan PPAT/Camat, hibah keluarga, atau pembagian warisan antar ahli waris yang sah.

Waktu: 2-3 Hari Kerja Syarat & Alur →

Pemecahan & Penggabungan Bidang

Rekomendasi teknis pengukuran lapangan untuk pemecahan bidang tanah waris/jual sebagian, maupun penggabungan beberapa persil menjadi satu kesatuan.

Waktu: 3-5 Hari Kerja Syarat & Alur →

Pendampingan Program PTSL

Fasilitasi dan pendampingan warga dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Program Resmi BPN Syarat & Alur →

Mediasi & Rekonsiliasi Batas Tanah

Fasilitasi musyawarah mufakat penyelesaian batas bidang tanah atau perselisihan klaim secara kekeluargaan di kantor desa bersama Babinsa & Bhabinkamtibmas.

Musyawarah Kekeluargaan Ajukan Aduan →
SOP Pelayanan Cepat

4 Langkah Mudah Pengurusan Surat Tanah

Tata cara pengajuan administrasi pertanahan di Kantor Desa tanpa perantara.

1

Pengantar Kepala Dusun

Pemohon meminta surat pengantar dari Kepala Dusun setempat dengan melampirkan fotokopi KTP, KK, dan bukti awal tanah.

2

Verifikasi Dokumen & Lokasi

Petugas Seksi Pertanahan memeriksa Buku C Desa dan melakukan peninjauan batas fisik bidang bersama saksi perbatasan.

3

Penandatanganan & Register

Kepala Desa menandatangani berkas resmi dan nomor register dicatat secara digital ke dalam database SIM-TANAH.

4

Penerbitan Surat Selesai

Pemohon menerima berkas berkekuatan hukum untuk pengurusan lanjutan ke Camat/PPAT atau Kantor Pertanahan (BPN).

Pusat Bantuan

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa sama dengan Sertifikat BPN?

Tidak sama. SKT adalah surat keterangan penguasaan riil dan riwayat tanah di tingkat desa (alat bukti tertulis alas hak), sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan tanda bukti hak terkuat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. SKT menjadi salah satu syarat mutlak untuk permohonan sertifikat BPN.

Bagaimana cara mengetahui batas dan nomor persil tanah warisan kakek?

Warga dapat datang ke kantor desa pada jam kerja membawa KTP ahli waris dan nama pemilik yang tercantum pada SPPT PBB atau Letter C. Petugas Seksi Pemerintahan akan membantu mencocokkan di Buku C Desa dan peta blok.

Apakah data NIK saya ditampilkan secara terbuka di website ini?

Tidak. Sistem Informasi Pertanahan Desa menerapkan prinsip kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022). NIK pemilik tanah dan nomor kontak selalu disamarkan (masking), publik hanya dapat memverifikasi kode bidang, persil, dusun, dan legalitas surat tanah.

Butuh Bantuan Konsultasi Pertanahan?

Hubungi petugas Seksi Pemerintahan Desa atau Kepala Dusun Anda.

Hubungi Petugas Desa