Logo

PERTANAHAN

Desa Kumbang

Web Utama
Standar Pelayanan Publik

Layanan & Syarat Pengurusan Tanah Desa

Panduan lengkap persyaratan dokumen untuk penerbitan surat keterangan tanah, penguasaan fisik, peralihan hak, pemecahan, hingga pendampingan PTSL.

Daftar Layanan

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) 2. Surat Pernyataan Fisik (Sporadik) 3. Peralihan Hak (Jual Beli / Waris) 4. Pemecahan / Penggabungan Bidang 5. Pendaftaran Sertifikat PTSL / BPN 6. Mediasi Batas & Sengketa
Bebas Pungli

Pelayanan administrasi tanah desa dilaksanakan secara transparan sesuai peraturan desa.

1

Surat Keterangan Tanah (SKT)

Keterangan kepemilikan dan penguasaan tanah adat/letter C.

Persyaratan Dokumen:

  • Surat Pengantar dari Kepala Dusun setempat.
  • Fotokopi KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) pemohon.
  • Bukti awal kepemilikan (Kutipan Letter C / Pipil / Petuk / Kwitansi Jual Beli lama).
  • Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dan bukti pelunasan PBB.
  • Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa yang diketahui saksi perbatasan (Utara, Selatan, Timur, Barat).
Estimasi Waktu: 1 - 2 Hari Kerja setelah verifikasi fisik lapangan.
2

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Berkas mutlak permohonan sertifikat hak milik pertama kali ke BPN.

Persyaratan Dokumen:

  • Surat Pengantar Kepala Dusun.
  • Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bermeterai Rp 10.000.
  • Tanda tangan minimal 2 orang saksi tetangga batas yang berbatasan langsung.
  • Riwayat perolehan tanah secara runtut minimal 20 tahun terakhir.
  • Denah sketsa lokasi bidang tanah dan foto patok pembatas.
Estimasi Waktu: 2 - 3 Hari Kerja (termasuk pemasangan pengumuman desa jika diperlukan).
3

Pengantar Peralihan Hak (Jual Beli / Hibah / Warisan)

Pencatatan mutasi kepemilikan dan buku tanah desa.

Persyaratan Dokumen:

  • KTP dan KK pihak pemberi dan pihak penerima hak.
  • Bukti kepemilikan asli (Sertifikat asli / SKT Asli / Petuk).
  • Untuk Warisan: Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kesepakatan Pembagian Waris seluruh ahli waris bermeterai.
  • Untuk Hibah: Surat Keterangan Hibah yang disaksikan anak/ahli waris.
  • Bukti lunas PBB tahun berjalan.
4

Rekomendasi Pemecahan & Penggabungan Bidang

Pemisahan satu persil menjadi beberapa bagian atau penyatuan bidang berdampingan.

Persyaratan Dokumen:

  • Dokumen alas hak bidang induk asli.
  • Gambar sketsa rencana pemecahan tanah beserta ukuran masing-masing pecahan.
  • Persetujuan tertulis seluruh pemilik/ahli waris bidang induk.
  • Penetapan akses jalan keluar/masuk untuk pecahan bagian belakang.
5

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Program sertifikasi massal Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa memfasilitasi pengumpulan berkas yuridis, pendataan batas bidang, dan pemasangan tanda batas (patok) untuk masyarakat yang wilayah dusunnya ditetapkan sebagai lokasi penetapan PTSL.

Ingat Slogan BPN: “Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok!”

Pastikan patok batas telah disepakati bersama tetangga yang berbatasan sebelum tim pengukur BPN turun ke lapangan.

6

Mediasi Batas & Penyelesaian Sengketa Tanah

Musyawarah penyelesaian perselisihan batas tanah secara kekeluargaan.

Jika terdapat perselisihan batas pekarangan atau klaim alas hak antar warga, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Kepala Desa secara tertulis. Mediasi dihadiri oleh Kepala Desa, Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Form Pengaduan Sengketa