Pedoman Tata Kelola Barang Milik Desa

Panduan KIB, Regulasi & Tim Inventarisasi

Standar klasifikasi Kartu Inventaris Barang (KIB A–F), siklus pengelolaan kekayaan milik desa sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, serta susunan Tim Inventarisasi Desa.

Klasifikasi Standar Nasional

Mengenal 6 Golongan Kartu Inventaris Barang (KIB)

Setiap aset yang dimiliki pemerintah desa wajib dibukukan ke dalam salah satu dari 6 golongan Kartu Inventaris Barang sesuai karakteristik fisiknya.

Tanah Desa

Tanah kas desa, lahan perkantoran, fasilitas umum, dan tanah aset milik pemerintah desa.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan

Peralatan & Mesin

Kendaraan operasional, perangkat komputer, alat kantor, mesin pertanian, dan perlengkapan layanan.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan

Gedung & Bangunan

Balai desa, kantor pelayanan, posyandu, polindes, gedung PAUD, dan bangunan fasilitas desa.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan

Jalan, Irigasi & Jaringan

Jalan poros/lingkungan desa, jembatan, saluran irigasi pertanian, drainase, dan jaringan air bersih.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan

Aset Tetap Lainnya

Koleksi perpustakaan desa, barang bercorak kesenian/kebudayaan, bibit tanaman, dan ternak desa.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pembangunan fisik infrastruktur dan gedung desa yang sedang dalam tahap pengerjaan konstruksi.

Pelindungan Privasi Publik Nomor Dokumen Disamarkan
Siklus Manajemen Aset

Alur Pengelolaan Barang Milik Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

01

Perencanaan & Pengadaan

Kebutuhan barang direncanakan dalam RPJMDes & RKPDes serta dianggarkan melalui APBDes secara transparan sesuai prinsip efisiensi.

02

Penggunaan & Penatausahaan

Setiap barang yang diterima langsung dicatat ke dalam Buku Inventaris & KIB, diberikan kode registrasi unik, serta label QR Code.

03

Pemanfaatan Aset Desa

Aset desa yang tidak digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, atau kerja sama.

04

Pengamanan & Pemeliharaan

Meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum (sertifikasi tanah desa) serta pemeliharaan berkala.

05

Penilaian & Inventarisasi

Sensus fisik berkala oleh Tim Inventarisasi Desa untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kondisi fisik barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat).

06

Pemindahtanganan & Penghapusan

Barang yang rusak berat atau tidak ekonomis lagi dihapus dari Buku Inventaris berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa.

Landasan Regulasi

  • UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Pasal 76–77 mengenai Kekayaan Milik Desa dan Pengelolaan Aset Desa).
  • Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Pedoman teknis perencanaan, pengadaan, penatausahaan, hingga penghapusan).
  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Keterkaitan Belanja Modal APBDes dengan penambahan kekayaan milik desa).
  • UU Nomor 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi) Nomor sertifikat hak tanah, BPKB, nomor rangka/mesin kendaraan, dan NIP disamarkan pada portal publik demi keamanan hukum.

Tim Inventarisasi Aset Desa

Petugas resmi yang bertanggung jawab atas pencatatan dan verifikasi fisik barang milik desa

Pengelolaan Aset Dilaksanakan oleh Kaur Tata Usaha & Umum

Di bawah koordinasi Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.