Standar Penilaian Percontohan KPK RI • 18 Indikator Terpenuhi
Desa Kumbang, Masbagik, Lombok Timur

Official Integrity & Transparency Portal

Desa Anti Korupsi Pemerintah Desa Kumbang

Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Seluruh dokumen bukti dukung dari 5 pilar indikator resmi dapat diakses dan diawasi secara terbuka oleh seluruh masyarakat.

5
Pilar Komponen
Standar KPK RI
18
Indikator Penilaian
Terpetakan Penuh
0
Dokumen Bukti
Fisik & Digital
0
Kunjungan Akses
Transparansi Publik
FAST REPOSITORY SEARCH

Pencarian Cepat Dokumen & Indikator

Temukan dokumen regulasi, perdes, laporan APBDes, dan bukti dukung dalam sekejap

Menampilkan 18 Indikator (0 Dokumen)
Kata Kunci Cepat:
KERANGKA EVALUASI KPK RI

5 Pilar Komponen & 18 Indikator

Struktur penilaian komprehensif Desa Anti Korupsi. Klik pilar atau indikator untuk melihat dokumen bukti dukung resmi yang telah diverifikasi.

PILAR 01

Penguatan Tata Laksana

Penataan kelembagaan, kepatuhan regulasi Perdes/SK, serta prosedur penatausahaan APBDes yang tertib dan taat asas.

5 Indikator 0 Dokumen
PILAR 02

Penguatan Pengawasan

Efektivitas pengawasan internal, peran pengawasan BPD, tindak lanjut evaluasi Inspektorat, dan nihilnya temuan kerugian negara.

3 Indikator 0 Dokumen
PILAR 03

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik desa yang jelas, cepat, transparan, terdigitalisasi, dan terbebas sepenuhnya dari praktik pungli atau gratifikasi.

5 Indikator 0 Dokumen
PILAR 04

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam Musdes, musyawarah anggaran, keterbukaan informasi, dan saluran pengaduan masyarakat.

3 Indikator 0 Dokumen
PILAR 05

Kearifan Lokal

Penguatan nilai luhur budaya lokal, norma adat, dan keteladanan tokoh masyarakat dalam membentengi desa dari perilaku koruptif.

2 Indikator 0 Dokumen
PILAR 01 • STANDAR KPK RI

Penguatan Tata Laksana

5 Indikator 0 Dokumen
PILAR 02 • STANDAR KPK RI

Penguatan Pengawasan

3 Indikator 0 Dokumen
PILAR 03 • STANDAR KPK RI

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

5 Indikator 0 Dokumen
PILAR 04 • STANDAR KPK RI

Penguatan Partisipasi Masyarakat

3 Indikator 0 Dokumen
PILAR 05 • STANDAR KPK RI

Kearifan Lokal

2 Indikator 0 Dokumen
REPOSITORI TERKINI

Dokumen & Laporan Keterbukaan

Publikasi data terbaru dan pembaruan dokumen program anti korupsi desa

0 Total Dokumen | 0 Total Laporan

Dokumen Bukti Terbaru

0 Terkini

Belum ada dokumen yang dipublikasikan

Laporan Aktivitas & Evaluasi

0 Terkini

Seluruh Laporan Berstatus Sempurna

Tidak ada catatan temuan ataupun tindak lanjut yang tertunda.

BUDAYA KERJA APARATUR DESA

4 Pilar Integritas Tata Kelola

Nilai moral dan prinsip dasar yang diimplementasikan oleh seluruh perangkat desa dalam melayani warga dan mengelola anggaran.

Bersih & Anti Suap

Menolak segala bentuk suap, pungutan liar, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam setiap pelayanan dan pengadaan barang/jasa desa.

Nol Kasus Korupsi

Transparan & Terbuka

Informasi perencanaan, APBDes, realisasi anggaran, dan program bantuan dipublikasikan secara nyata di website, papan baliho, dan musdes.

Keterbukaan Informasi (KIP)

Akuntabel & Tepat Sasaran

Setiap rupiah Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa dipertanggungjawabkan secara sah, tertib administrasi, dan diuji audit inspektorat.

Pertanggungjawaban Tertib

Melayani & Humanis

Pelayanan masyarakat dilakukan secara cepat, adil tanpa diskriminasi, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan maklumat desa.

Maklumat Pelayanan Resmi
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Saluran Pengaduan Masyarakat & Perlindungan Pelapor

Masyarakat memiliki hak penuh untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran, pungutan liar, ataupun pelanggaran etik perangkat desa. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaminan Kerahasiaan

Data pribadi pelapor dijaga ketat dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak manapun.

Tindak Lanjut Cepat

Setiap laporan yang masuk akan ditelaah dan diverifikasi paling lambat 3x24 jam kerja.

Kanal Pelaporan Resmi

Kanal Pengaduan Eksternal

Masyarakat juga dapat melapor melalui platform nasional: